Evaluasi dilakukan setelah adanya berbagai masukan dari kalangan pekerja dan serikat buruh mengenai relevansi ketentuan yang berlaku saat ini. Pemerintah menegaskan seluruh usulan akan dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan penerimaan negara sebelum diputuskan menjadi kebijakan resmi.
Regulasi Pajak Manfaat JHT Sudah Berlaku Selama Lebih dari 16 Tahun
Ketentuan mengenai pengenaan PPh atas manfaat JHT saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 beserta aturan turunannya. Artinya, regulasi tersebut telah menjadi dasar kebijakan perpajakan manfaat JHT selama sekitar 16 tahun.
Pemerintah menilai perkembangan ekonomi, inflasi, dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat menjadi alasan perlunya evaluasi terhadap aturan tersebut agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.
Batas Bebas Pajak Masih Ditetapkan Rp50 Juta
Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, pencairan manfaat JHT hingga Rp50 juta dikenai tarif PPh final 0 persen. Sementara itu, bagian manfaat yang melebihi nilai tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2009.
Pemerintah mencatat sebagian besar klaim JHT masih berada di bawah batas tersebut sehingga telah memperoleh fasilitas tarif 0 persen. Namun, perkembangan nilai ekonomi selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi kembali besaran ambang batas tersebut.
Pemerintah Mengkaji Revisi PP Nomor 68 Tahun 2009
Sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, Kementerian Keuangan tengah mengkaji kemungkinan revisi terhadap PP Nomor 68 Tahun 2009.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa setiap perubahan akan didasarkan pada hasil kajian yang mempertimbangkan aspek keadilan. Pemerintah juga akan melihat dampaknya terhadap pekerja maupun terhadap penerimaan negara sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap seimbang dan berkeadilan.
Usulan Kenaikan Batas Tarif 0 Persen Menjadi Rp100 Juta Mengemuka
Dalam proses evaluasi, salah satu opsi yang dibahas adalah menaikkan batas manfaat JHT yang memperoleh tarif PPh final 0 persen dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Usulan tersebut muncul sebagai salah satu alternatif dalam pembahasan pemerintah untuk menyesuaikan nilai batas bebas pajak dengan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, kalangan buruh juga menyampaikan usulan yang lebih tinggi, yakni menaikkan batas bebas pajak hingga Rp400 juta, namun pemerintah masih berada pada tahap kajian dan belum menetapkan keputusan akhir.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pajak JHT dilakukan untuk memastikan regulasi tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Apabila nantinya terdapat perubahan kebijakan, diharapkan manfaat JHT dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja sekaligus tetap menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional.
