JAKARTA — Ada perubahan yang langsung terlihat ketika sebuah pemerintahan mulai bekerja. Ada pula perubahan yang baru terasa setelah bertahun-tahun. Dan ada perubahan yang justru berlangsung di balik layar, membenahi sistem yang selama ini dianggap biasa.
Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan ketiga jenis perubahan tersebut.
Di tengah perdebatan yang ramai di media sosial, pemerintah menjalankan kebijakan di banyak sektor secara bersamaan. Pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, desa hingga pengelolaan kekayaan negara menjadi bagian dari agenda yang disebut pemerintah sebagai transformasi.
Presiden Prabowo bahkan menyampaikan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pertama pemerintahan.
Jika seluruh kebijakan itu dilihat satu per satu, semuanya mungkin tampak seperti program yang berbeda. Namun jika disusun menjadi satu cerita, terlihat satu arah yang sama: membangun Indonesia yang lebih mandiri dan memperkuat fondasi ekonominya.
Pemerintah Memilih Memulai dari Pangan
Mengapa pangan menjadi salah satu titik awal? Karena ketahanan sebuah negara pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Pemerintah Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis dan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah juga menyebut harga pupuk turun sekitar 20 persen setelah penyederhanaan aturan penyalurannya.
Langkah tersebut penting karena persoalan pangan tidak hanya berada di sawah. Harga pupuk, produksi petani, distribusi dan harga di tingkat konsumen semuanya saling berkaitan. Ketika rantai tersebut diperbaiki, yang sedang dibangun bukan sekadar produksi pangan, tetapi ketahanan nasional dari sektor paling dasar.
Dari Ketahanan Pangan Lahir Agenda Besar MBG
Setelah berbicara tentang kemampuan negara menyediakan pangan, pemerintah kemudian masuk pada pertanyaan berikutnya: bagaimana memastikan pangan tersebut menghasilkan manusia yang lebih sehat dan produktif?
Jawabannya salah satunya diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam satu tahun pelaksanaan, Badan Gizi Nasional mencatat program tersebut telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat melalui 19.188 SPPG di 38 provinsi.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala program. MBG tidak lagi sekadar menjadi program pemberian makanan, tetapi berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan dapur pelayanan, tenaga kerja, pemasok dan pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah mencoba menghubungkan ketahanan pangan dengan pembangunan sumber daya manusia sekaligus aktivitas ekonomi di daerah.
Investasi pada Manusia Tidak Berhenti di Meja Makan
Gizi adalah awal, bukan akhir. Karena itu, pemerintah juga memperluas perhatian ke pendidikan dan kesehatan. Sekolah Rakyat dikembangkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sementara pemeriksaan kesehatan gratis dijalankan untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi lebih baik membutuhkan pendidikan yang membuka kesempatan, sementara pendidikan yang baik akan lebih optimal jika ditopang kondisi kesehatan yang memadai. Ketiganya kemudian menjadi satu rangkaian kebijakan yang saling melengkapi.
Ketika Pembangunan Manusia Bertemu Pertumbuhan Ekonomi
Fondasi manusia pada akhirnya membutuhkan fondasi ekonomi. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, meningkat dari 5,03 persen pada 2024. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian nasional tetap bergerak di tengah agenda perubahan yang sedang dijalankan pemerintah. Ekonomi yang tumbuh memberikan ruang bagi investasi, penciptaan lapangan kerja dan pembiayaan pembangunan.
Tetapi pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Ukuran berikutnya adalah apakah pertumbuhan tersebut berjalan bersama perbaikan kesejahteraan.
Angka Kemiskinan Memberi Gambaran Lain
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dibandingkan 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 700 ribu orang menjadi 23,36 juta orang.
Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 75,02 pada 2024 menjadi 75,90 pada 2025.
Data tersebut tentu tidak dapat dianggap sebagai hasil dari satu kebijakan saja karena perubahan indikator sosial dipengaruhi banyak faktor. Namun, angka tersebut memberikan gambaran bahwa pada periode yang sama sejumlah indikator pembangunan manusia dan kesejahteraan bergerak ke arah yang lebih baik.
Dari sini, perhatian pemerintah kemudian bergerak ke persoalan yang lebih besar: bagaimana memastikan pertumbuhan Indonesia tidak terlalu bergantung pada faktor dari luar.
Energi Menjadi Arena Berikutnya
Salah satu jawabannya adalah energi. Pemerintah mendorong implementasi B50 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dengan estimasi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
Angka penghematan tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pemerintah. Sementara itu, arah kebijakannya menunjukkan upaya membangun sistem energi yang lebih berbasis pada kemampuan dalam negeri.
Bagi pemerintah, kemandirian energi berarti Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan kebutuhan energinya sendiri ketika kondisi pasar global berubah.
Dari Energi Berlanjut ke Hilirisasi
Logika yang sama kemudian diterapkan pada sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan mineral, perkebunan dan berbagai komoditas strategis, tetapi pemerintah tidak ingin kekayaan tersebut berhenti sebagai bahan mentah.
Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo.
Dengan mendorong pemrosesan lebih lanjut di dalam negeri, pemerintah ingin nilai tambah tidak seluruhnya dinikmati pada tahap produksi awal. Industri pengolahan, investasi, teknologi dan lapangan kerja diharapkan tumbuh mengikuti rantai produksi tersebut.
Pesan yang dibangun cukup jelas: Indonesia harus mulai mendapatkan lebih banyak manfaat dari kekayaan yang memang dimilikinya sendiri.
Danantara Membawa Agenda Itu ke Level Pengelolaan Kekayaan
Jika hilirisasi berusaha menciptakan nilai tambah, persoalan berikutnya adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola setelah menghasilkan nilai ekonomi.
Di sinilah Danantara menjadi bagian dari agenda pemerintah. Lembaga tersebut dibentuk sebagai instrumen pengelolaan aset dan investasi strategis negara.
Pemerintah juga memperkenalkan Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dalam kerangka pengelolaan sumber daya strategis.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba membangun sistem yang tidak hanya mengejar pendapatan hari ini, tetapi juga mengelola aset negara sebagai modal pembangunan jangka panjang.
Bank Emas Menambah Instrumen Baru
Pembentukan Bank Emas menjadi bagian lain dari upaya tersebut. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar US$20 miliar.
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap kekayaan alam. Emas tidak hanya diperlakukan sebagai komoditas yang ditambang dan dijual, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikelola dalam sistem keuangan nasional.
Dengan instrumen tersebut, pemerintah berupaya memperbesar manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia dari kekayaan yang berada di dalam negeri.
Transformasi Tidak Berhenti di Jakarta
Pembangunan fondasi ekonomi juga dibawa ke tingkat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi yang dapat berfungsi dalam distribusi, perdagangan dan pengembangan usaha.
Langkah tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dibangun dari pusat industri dan kota besar. Desa juga memiliki sumber daya, pasar dan masyarakat yang dapat menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan Koperasi Merah Putih, pemerintah mencoba membangun simpul ekonomi dari bawah.
Negara Juga Berusaha Membenahi Cara Kerjanya
Di balik berbagai program tersebut, ada satu agenda yang sering tidak terlalu terlihat: pembenahan cara negara bekerja.
Digitalisasi bantuan sosial misalnya diarahkan untuk memperbaiki pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan. Tujuannya agar sistem perlindungan sosial semakin terintegrasi dan mampu menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan.
Dengan pendekatan ini, transformasi tidak hanya berarti membangun program baru. Pemerintah juga mencoba memperbaiki mekanisme lama agar pelayanan publik bekerja lebih cepat dan lebih tepat.
Hal tersebut sejalan dengan klaim pemerintah mengenai 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan yang mencakup berbagai bidang pembangunan.
Mengapa Semua Ini Disebut Transformasi?
Jika ditarik garis lurus, pola kebijakannya menjadi semakin mudah dibaca.
Pangan diarahkan menuju swasembada. Gizi diarahkan melalui MBG. Pendidikan dan kesehatan diperkuat sebagai investasi manusia. Ekonomi dijaga tetap tumbuh. Kemiskinan bergerak turun. Energi diarahkan menuju kemandirian. Sumber daya alam didorong masuk ke hilirisasi. Kekayaan negara dikelola melalui instrumen baru. Ekonomi desa diperkuat melalui koperasi.
Semua bergerak menuju satu gagasan: Indonesia harus semakin mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Inilah yang membuat perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo tidak hanya bisa dilihat sebagai pergantian kebijakan, tetapi sebagai upaya mengubah arah pembangunan di sejumlah sektor strategis.
Tantangannya Kini: Membuktikan Fondasi Itu Kuat
Tentu pekerjaan belum selesai.
Program besar membutuhkan pengawasan, evaluasi dan pembuktian. Swasembada pangan harus dipertahankan, MBG harus berjalan efektif, B50 harus berkelanjutan, hilirisasi harus menghasilkan industri yang kompetitif, sementara Danantara dan Bank Emas harus dibangun dengan tata kelola yang kuat.
Dengan kata lain, dua tahun pertama adalah fase membangun fondasi. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi periode penting untuk melihat seberapa kuat fondasi tersebut menopang pembangunan.
Di sinilah keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dua Tahun Prabowo dan Arah Baru Indonesia
Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo memperlihatkan sebuah pola pembangunan yang mencoba bergerak dari kebutuhan paling dasar menuju persoalan struktural.
Dari petani menuju swasembada pangan.
Dari anak-anak menuju gizi dan pendidikan.
Dari masyarakat menuju kesehatan.
Dari ekonomi menuju pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.
Dari energi menuju kemandirian.
Dari sumber daya alam menuju hilirisasi.
Dari aset negara menuju Danantara dan Bank Emas.
Dari desa menuju Koperasi Merah Putih.
Rangkaian itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perubahan yang cepat terlihat, tetapi juga mencoba membangun sistem yang manfaatnya diharapkan bertahan lebih lama.
Pada akhirnya, dua tahun bukanlah garis akhir perjalanan sebuah pemerintahan.
Justru pada fase inilah arah pembangunan mulai terlihat.
Jika Indonesia dianalogikan sebagai rumah besar, pemerintah Prabowo sedang mengerjakan bagian yang paling menentukan tetapi tidak selalu terlihat dari luar: memperkuat fondasinya.
Dan fondasi yang kuat bukan dibangun dalam satu malam.
Ia dibangun sedikit demi sedikit, melalui kebijakan, investasi, perbaikan sistem dan konsistensi.
Itulah perjalanan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo: sebuah fase ketika Indonesia sedang mencoba memastikan bahwa pembangunan berikutnya tidak hanya lebih cepat, tetapi juga berdiri di atas dasar yang lebih kuat.
