Politik
Explore articles in the Politik category
Kepastian Hukum Lahan Rakyat, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR RI mengetok UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai payung hukum penataan pertanahan nasional. Langkah ini menjadi dasar hukum utama untuk meredam konflik lahan, mendistribusikan aset secara transparan, serta menjamin legalitas kepemilikan tanah bagi masyarakat adat dan petani kecil.
Read more
Prabowo Minta Kebakaran Hutan di Kalimantan Dipantau, Pemerintah Fokus Cegah Dampak Meluas
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pemerintah diminta memastikan perkembangan situasi di lapangan terus dipantau agar potensi kebakaran dapat segera diantisipasi.
Read more
Jamin Kepastian APBN 2027, Banggar DPR Siapkan Dana Awal Rp5 Triliun untuk SD-SMP Gratis
Dukungan konkret dari sektor legislatif terhadap perluasan pembiayaan pendidikan dasar gratis terus dimatangkan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan kesiapan parlemen dalam mengawal dana APBN, dengan menyetujui anggaran awal senilai Rp5 triliun untuk jenjang SD dan SMP pada tahun 2027.
Read more
Prabowo Ingatkan Bahaya Perang Nuklir, Momentum Memperkuat Daya Tahan Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ancaman perang nuklir tidak boleh diremehkan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia. Mengacu pada pemberitaan Tempo, Presiden menilai perkembangan situasi internasional saat ini menuntut setiap negara untuk memiliki kewaspadaan dan kemampuan membaca perubahan strategis agar dapat melindungi kepentingan nasional secara berkelanjutan.
Read more
Dari Pelosok Desa Menuju Pasar Nasional: Jurus Jitu Kemenkop Pacu Kopdes Jadi Pusat Hilirisasi Produk Lokal
Strategi taktis Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam menyulap potensi pedesaan menjadi kekuatan ekonomi riil terus digencarkan. Dengan memperluas ruang gerak Koperasi Desa (Kopdes) sebagai pusat pengolahan komoditas daerah, Pemerintah memastikan nilai tambah ekonomi berputar langsung di kawasan pedesaan sekaligus memberikan kepastian tata kelola melalui regulasi tingkat Peraturan Presiden (Perpres).
Read more
