Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan lebih tegas. Aspirasi semacam ini merupakan bagian dari demokrasi dan perlu ditempatkan sebagai masukan bagi pemerintah.
Namun, aksi demonstrasi bukan satu-satunya indikator untuk membaca persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Ketika suara di jalan menjadi perhatian publik, data survei juga perlu dilihat agar gambaran mengenai opini masyarakat tidak menjadi terlalu sederhana.
Hasil survei Data Survei Indonesia (DSI) justru menunjukkan bahwa mayoritas publik masih menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Survei DSI periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat 62,4 persen responden menilai pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.
Temuan tersebut menjadi penting untuk membaca aksi hari ini secara lebih objektif.
Kritik di Jalan, Kepercayaan dalam Data
Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyampaikan tuntutan secara terbuka.
Namun, kehadiran demonstrasi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama.
Di sisi lain, hasil survei juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan tuntutan demonstran.
Keduanya harus ditempatkan secara proporsional.
Aksi AMPB menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi. Sementara survei DSI menunjukkan bahwa mayoritas responden masih melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat mendukung atau menolak pemerintah.
Persoalannya adalah bagaimana kritik tersebut dapat mendorong pemerintah bekerja lebih baik, sementara kepercayaan publik tetap dijaga melalui hasil yang nyata.
Tuntutan AMPB Memiliki Titik Temu dengan Komitmen Prabowo
Ada satu hal yang menarik dari aksi tersebut.
Tuntutan mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya memiliki titik temu dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari sebelumnya.
Pada Selasa (25/8), dalam kegiatan peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali, Prabowo kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda penting.
Karena itu, tuntutan masyarakat dan komitmen pemerintah sebenarnya tidak berada pada dua tujuan yang sepenuhnya berlawanan.
Masyarakat meminta pemberantasan korupsi diperkuat.
Pemerintah menyatakan korupsi harus diperangi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang dapat diukur.
62,4 Persen Publik Menilai Pemerintah Serius
Angka 62,4 persen menjadi salah satu temuan penting dalam survei DSI.
Mayoritas responden masih menilai pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.
Namun, angka tersebut juga harus dibaca bersama dengan 33,0 persen responden yang menilai upaya pemberantasan korupsi belum serius.
Artinya, pemerintah memang memiliki dukungan mayoritas, tetapi masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keraguan.
Keraguan tersebut tidak seharusnya dijawab dengan penolakan terhadap kritik.
Sebaliknya, pemerintah perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan antikorupsi.
Prabowo Masih Mendapatkan Kepuasan Mayoritas
Survei DSI juga menunjukkan posisi Presiden Prabowo masih cukup kuat di mata responden.
Sebanyak 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang berada di angka 55,5 persen.
Temuan ini memberikan konteks penting terhadap situasi politik saat ini.
Adanya demonstrasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada Presiden.
Kritik tetap ada, tetapi tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo juga masih berada di atas separuh responden.
Kepercayaan terhadap Pemerintahan Mencapai 72,2 Persen
Gambaran yang sama terlihat dalam tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan.
Survei DSI mencatat 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Sementara itu, 61,8 persen responden menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar.
Namun, kepercayaan publik tidak boleh dianggap sebagai dukungan tanpa batas.
Kepercayaan justru harus menjadi dorongan agar pemerintah semakin terbuka terhadap kritik dan semakin konsisten menunjukkan hasil kerja.
Lembaga Penegak Hukum Masih Memiliki Modal Kepercayaan
Pada isu penegakan hukum, survei DSI juga mencatat tingkat kepercayaan yang relatif kuat.
KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 65,5 persen, sedangkan Mahkamah Agung berada di angka 64,7 persen.
Kepolisian dan Kejaksaan juga tercatat memperoleh tingkat kepercayaan di atas 61 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan ruang kepercayaan kepada lembaga penegak hukum.
Modal tersebut perlu dijaga dengan memastikan proses hukum berjalan transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Tetap Kritis terhadap Cara Pemberantasan Korupsi
Dukungan publik terhadap pemerintah bukan berarti masyarakat berhenti bersikap kritis.
Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik.
Angka tersebut menunjukkan adanya persoalan persepsi yang harus dijawab pemerintah.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya penindakan.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Penindakan Saja Tidak Cukup
Temuan DSI mengenai kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional memberikan perspektif lain.
Dari masyarakat yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai indikasi lemahnya pengawasan program sejak awal.
Temuan ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menunggu penindakan setelah masalah terjadi.
Masyarakat juga menginginkan sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.
Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui dua jalur sekaligus: penindakan dan pencegahan.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
RUU Perampasan Aset Perlu Dijawab secara Serius
Tuntutan terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengejar hasil tindak pidana.
Aspirasi tersebut perlu mendapatkan perhatian.
Namun, proses legislasi harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan memperhatikan kepastian hukum.
Tujuannya bukan hanya membuat aturan yang terlihat keras, tetapi menghasilkan instrumen yang efektif untuk membantu negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Hukuman Berat Harus Disertai Sistem Pencegahan
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor memperlihatkan tingkat kemarahan masyarakat terhadap praktik korupsi.
Namun, persoalan korupsi tidak akan selesai hanya dengan memperberat hukuman.
Pencegahan harus berjalan bersamaan.
Sistem pengawasan yang lemah akan tetap membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi, pengawasan anggaran, tata kelola pemerintahan, dan mekanisme pengendalian.
Pemberantasan korupsi yang efektif bukan hanya membuat hukuman semakin berat, tetapi juga membuat korupsi semakin sulit dilakukan.
Demo Hari Ini Tidak Bisa Dibaca sebagai Penolakan Total
Aksi AMPB merupakan kritik yang harus dihormati.
Tetapi aksi tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan satu-satunya ukuran mengenai persepsi seluruh masyarakat Indonesia.
Data DSI menunjukkan mayoritas responden masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo.
Pada saat yang sama, sepertiga responden masih menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa opini publik bersifat beragam.
Ada dukungan.
Ada kritik.
Ada kepercayaan.
Ada pula keraguan.
Dan semuanya merupakan bagian dari demokrasi.
Kontra Narasi Harus Berdasarkan Data
Karena itu, jika muncul narasi bahwa “demo hari ini membuktikan pemerintah tidak serius memberantas korupsi”, maka jawabannya perlu berbasis data.
Survei DSI menunjukkan 62,4 persen publik menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Jika muncul narasi bahwa “Prabowo sudah kehilangan kepercayaan publik”, data menunjukkan 60,7 persen responden masih puas terhadap kinerjanya.
Jika dikatakan masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, survei justru mencatat 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Namun, data juga tidak boleh dipakai untuk menutup kritik.
Sebanyak 33,0 persen responden masih menilai pemberantasan korupsi belum serius, dan 41,4 persen masih memiliki persepsi bahwa penindakan korupsi menyasar lawan politik.
Artinya, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kepercayaan publik tidak berubah menjadi kekecewaan.
Pemerintah Harus Menjawab dengan Kerja Nyata
Kritik masyarakat tidak perlu dibalas dengan pertengkaran.
Jawaban paling kuat adalah kinerja.
Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai langkah yang ditempuh.
Jika masyarakat meminta hukuman yang lebih tegas, pemerintah perlu memastikan proses hukum berjalan konsisten.
Jika masyarakat mengkritik lemahnya pengawasan, pemerintah harus memperbaiki sistem pencegahan.
Dengan cara tersebut, pemerintah tidak hanya mempertahankan kepercayaan, tetapi juga membuktikan bahwa kritik masyarakat menghasilkan perubahan.
Kepercayaan Publik adalah Tanggung Jawab
Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar.
Namun, modal tersebut bukan cek kosong.
Kepercayaan harus dibayar dengan kebijakan yang efektif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi terlihat dalam penguatan sistem, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan aset negara.
Jika hal itu dilakukan secara konsisten, kritik yang muncul hari ini justru dapat menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan.
Demokrasi Membutuhkan Kritik dan Data
Pada akhirnya, masyarakat tidak harus memilih antara demonstrasi dan pemerintah.
Demonstrasi adalah bentuk kritik.
Survei adalah salah satu cara membaca persepsi publik.
Pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban menjawab keduanya.
Karena itu, aksi 27 Agustus 2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai pertarungan antara pemerintah dan masyarakat.
Aksi tersebut dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat terus mengawasi.
Sementara hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan komitmennya.
Inilah titik pentingnya: kritik tidak perlu dibungkam, tetapi kritik juga perlu dibaca bersama fakta.
Prabowo Harus Membuktikan Kepercayaan Itu
Data DSI menunjukkan bahwa Prabowo masih memiliki modal politik berupa tingkat kepuasan dan kepercayaan publik yang cukup kuat.
Tetapi modal tersebut hanya akan bertahan apabila diikuti hasil nyata.
Pemerintah perlu memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu, pengawasan semakin kuat, aset negara terlindungi, dan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pada akhirnya tidak hanya ingin mendengar bahwa korupsi akan diberantas.
Masyarakat ingin melihat hasilnya.
Maka, tuntutan yang muncul dalam demo Pati hari ini dapat menjadi pengingat bagi pemerintah: kepercayaan publik masih ada, tetapi kepercayaan itu harus terus dijaga dengan kerja nyata.
Sebab pemberantasan korupsi bukan tentang memenangkan perdebatan antara pemerintah dan demonstran.
Pemberantasan korupsi adalah tentang memastikan negara tidak kehilangan haknya dan rakyat mendapatkan kembali manfaat dari setiap rupiah yang seharusnya menjadi milik publik.
