Kondisikan
3 min read460

Tata Kelola MBG Diperbaiki, Sudaryono Dorong Pengawasan Lebih Ketat di Setiap Dapur

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, pembenahan diarahkan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kedisiplinan pengelola dapur, serta memastikan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

O

OP Admin

Published in Kondisikan

Loading...
Tata Kelola MBG Diperbaiki, Sudaryono Dorong Pengawasan Lebih Ketat di Setiap Dapur

Penataan tersebut dilakukan seiring dengan pelaksanaan MBG yang terus berkembang. BGN perlu memastikan peningkatan cakupan program diikuti dengan sistem pengelolaan yang mampu menjaga kualitas pelayanan.

66 Kepala Dapur Kena Tindakan

Salah satu bentuk pembenahan yang dilakukan BGN adalah memberikan tindakan terhadap kepala dapur yang dinilai melanggar ketentuan.

Sebanyak 66 kepala dapur MBG diberhentikan karena tindakan indisipliner hingga awal Agustus 2026.

Kepala dapur merupakan bagian penting dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka bertanggung jawab memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar.

Pemberhentian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan setiap pelaksana memahami tanggung jawabnya.

Keamanan Pangan Tidak Bisa Diabaikan

Perbaikan tata kelola juga diarahkan pada keamanan pangan.

Makanan yang disediakan melalui MBG harus diproses dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan. Tahapan mulai dari persiapan bahan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi perlu diawasi.

BGN sebelumnya menyampaikan bahwa insiden keamanan pangan di Papua berkaitan dengan SPPG yang memasak makanan terlalu awal.

Peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengaturan waktu pengolahan dan distribusi dapat dilakukan secara tepat.

Dapur Jadi Titik Penting Pengawasan

SPPG merupakan salah satu titik utama dalam pelaksanaan MBG karena seluruh proses pengolahan makanan dilakukan di unit tersebut.

Karena itu, kualitas pengelolaan dapur sangat menentukan makanan yang diterima masyarakat.

BGN perlu memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan mengenai kebersihan, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi.

Standar tersebut harus diterapkan secara konsisten agar kualitas pelayanan tidak berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Sudaryono Buka Ruang untuk Ahli

Sudaryono juga membuka ruang untuk masukan dari pihak eksternal dalam rangka memperbaiki pengelolaan MBG.

Masukan dapat berasal dari ahli makanan, chef, maupun pelaku industri katering yang memiliki pengalaman mengelola makanan dalam jumlah besar.

Keterlibatan pihak eksternal dapat memberikan perspektif tambahan dalam mengevaluasi proses yang selama ini berjalan.

Hal tersebut juga dapat membantu BGN menemukan cara yang lebih efektif dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan.

Pesantren Bisa Tambah Kapasitas Dapur

Dalam pelaksanaan program, BGN juga memberi kesempatan kepada pesantren untuk membangun dapur MBG sendiri.

Kesempatan tersebut tetap disertai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapur mampu menjalankan pelayanan sesuai standar.

Keterlibatan pesantren dapat menambah kapasitas penyediaan makanan dan memperluas jangkauan penerima manfaat.

Namun, pengawasan tetap diperlukan agar setiap dapur yang terlibat menjalankan prosedur yang sama.

Tata Kelola Harus Mengikuti Perluasan Program

Semakin besar cakupan MBG, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang terstruktur.

Penambahan dapur dan penerima manfaat harus diikuti dengan sistem pengawasan yang mampu memastikan standar tetap terjaga.

Karena itu, tindakan terhadap kepala dapur yang melakukan pelanggaran menjadi salah satu bagian dari proses memperkuat sistem.

Pengawasan tidak hanya diperlukan ketika terjadi masalah, tetapi juga harus dilakukan secara rutin untuk mencegah pelanggaran.

Menjaga Kualitas Makanan Penerima Manfaat

Tujuan utama MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan memenuhi kebutuhan gizi.

Karena itu, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Langkah BGN di bawah Sudaryono melalui penindakan terhadap pelaksana yang indisipliner, penguatan pengawasan SPPG, serta evaluasi keamanan pangan menunjukkan adanya upaya memperbaiki pelaksanaan di lapangan.

Ke depan, konsistensi menjadi faktor utama. Standar yang telah ditetapkan harus diterapkan di setiap dapur dan diawasi secara berkala.

Dengan tata kelola yang semakin tertib, MBG diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas kepada penerima manfaat di berbagai daerah.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles