Pemerintah menilai bahwa pembenahan tata kelola, efisiensi organisasi, dan percepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Danantara Siapkan Konsolidasi BUMN Menuju 350 Entitas pada 2027
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah menyampaikan bahwa Danantara menargetkan konsolidasi BUMN sehingga jumlah entitas dapat dipangkas menjadi sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Konsolidasi tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping, memperkuat tata kelola korporasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional. Pemerintah juga berharap transformasi ini akan meningkatkan daya saing BUMN di tingkat regional maupun global.
Pemerintah Laporkan 108 Persoalan Strategis Telah Ditangani
Pemerintah melaporkan bahwa sebanyak 108 persoalan strategis berhasil diselesaikan dalam periode sekitar 18 bulan.
Penyelesaian berbagai persoalan tersebut mencerminkan penguatan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan BUMN dalam mengatasi hambatan pembangunan. Pemerintah menilai penyelesaian berbagai isu strategis menjadi fondasi penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
Prabowo Dorong Penyelesaian Cepat Berbagai Tantangan Ekonomi
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran kabinet untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ekonomi nasional melalui langkah yang terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah terus mendorong percepatan investasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan produktivitas sektor strategis, serta penguatan pelayanan publik agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Penguatan Pengawasan Anggaran Jadi Bagian Reformasi Tata Kelola
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya mencegah kebocoran anggaran negara melalui sistem pengawasan yang lebih kuat dan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja negara, memperluas ruang fiskal untuk program prioritas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sidang Kabinet Paripurna menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan menuju tata kelola yang lebih modern, efisien, dan responsif. Melalui reformasi BUMN, percepatan penyelesaian persoalan strategis, dan penguatan disiplin fiskal, pemerintah optimistis Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan jangka panjang.
